KALIMANTAN SELATAN – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, Senin (12/1/2026). Peresmian yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjadi simbol dimulainya pemerataan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh negeri.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang secara spesifik menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama kelompok desil 1 dan 2. Inisiatif ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan pendidikan yang adil, merata, dan inklusif.
Program infrastruktur pendidikan ini juga menjadi bagian integral dari gerakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bertajuk “Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak,” di bawah kepemimpinan Menteri PU Dody Hanggodo.
Anggaran dan Dampak Tahap Awal
Pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahap awal menghabiskan anggaran sebesar Rp6,6 triliun dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp8,2 triliun.
Dengan investasi tersebut, program ini ditujukan sebagai solusi pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin, termasuk anak-anak di wilayah terdampak bencana, guna memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik.
Secara operasional, Sekolah Rakyat tahap I ini mampu melayani 15.895 siswa di berbagai daerah. Selain itu, program ini berhasil menyerap 7.107 tenaga kerja, yang terdiri dari 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Capaian ini diklaim sebagai bukti komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur pendidikan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Alasan Strategis Pemilihan Kalimantan Selatan
Anggota DPR RI, H. Sudian Noor, menjelaskan alasan strategis pemilihan Kalimantan Selatan sebagai lokasi peresmian. Menurutnya, Kalsel memiliki posisi penting sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), simpul ekonomi Kalimantan, serta kontributor signifikan bagi perekonomian nasional.
