JAKARTA – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) bergerak cepat merespons fluktuasi nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar Amerika Serikat (AS). Meski memicu kekhawatiran di media sosial, otoritas moneter menegaskan bahwa pelemahan ini bukan sinyal krisis, melainkan dampak dinamika global di tengah kondisi ekonomi domestik yang justru sedang bertumbuh positif.
Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat koordinasi bersama otoritas ekonomi dan Bank Indonesia untuk menstabilkan pasar keuangan. Langkah ini membuahkan hasil pada perdagangan Rabu (6/5), di mana rupiah mulai menunjukkan penguatan tipis sebesar 0,03 persen ke level Rp17.445 per dolar AS setelah sempat tertekan lebih dalam.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen melakukan intervensi "all out" untuk menjaga stabilitas nilai tukar, baik di pasar domestik maupun offshore. Selain intervensi valas, BI memperketat pengawasan aktivitas spekulatif dengan menurunkan batas kewajiban dokumen underlying pembelian dolar AS menjadi 25 ribu dolar AS per orang per bulan.
"Tekanan terhadap rupiah dipicu oleh kombinasi faktor eksternal, seperti tingginya suku bunga The Fed, penguatan dolar secara global, konflik geopolitik di Timur Tengah, serta arus modal keluar dari pasar negara berkembang," ujar Perry. Ia juga menambahkan adanya faktor musiman, seperti kebutuhan devisa korporasi untuk pembayaran utang luar negeri.
Di balik gejolak nilai tukar, data makroekonomi Indonesia justru menunjukkan performa impresif. Pada kuartal I-2026, ekonomi nasional mencatat pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year), angka tertinggi dalam 14 kuartal terakhir. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang solid dan peningkatan belanja pemerintah.
Perry menilai nilai tukar rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued atau di bawah nilai wajarnya. Menurutnya, angka tersebut tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, terutama dengan inflasi yang masih terjaga dalam rentang target sasaran.
Pemerintah menyadari adanya kesenjangan antara persepsi publik di media sosial dengan data ekonomi riil. Meski masyarakat merasakan beban kenaikan biaya hidup, indikator teknis krisis seperti kontraksi ekonomi atau lonjakan inflasi yang tak terkendali tidak ditemukan dalam kondisi saat ini.
Ke depan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk memitigasi ketidakpastian global. Stabilitas nilai tukar dipandang sebagai kunci utama untuk menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.
