JAKARTA – Insiden gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di tengah konflik Lebanon-Israel menjadi momentum krusial bagi Indonesia. Tragedi ini memicu desakan agar peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diperkuat sebagai garda terdepan penjaga perdamaian dunia.
Peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan duka nasional, tetapi juga memicu evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem keamanan internasional. Indonesia telah menyatakan sikap tegas dengan mengecam insiden tersebut dan mendesak dilakukannya investigasi independen untuk mengungkap fakta di lapangan, terutama terkait perlindungan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik aktif.
Pengamat geopolitik, Fauzan Luthsa, menilai bahwa penguatan peran PBB merupakan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi organisasi tersebut sesuai mandat Piagam 1945. Menurutnya, jika PBB mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mencegah konflik dan menjaga stabilitas, maka keberadaan forum alternatif seperti Board of Peace (BoP) tidak lagi diperlukan.
“Dengan menguatkan peran PBB, relevansi kehadiran BoP menjadi tidak diperlukan. Fokus dunia seharusnya kembali pada PBB sebagai satu-satunya institusi global yang memiliki legitimasi dalam menjaga perdamaian internasional,” ujar Fauzan.
Lebih lanjut, Fauzan menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu sekadar mundur dari BoP, melainkan harus proaktif mendorong pembubaran forum tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mengembalikan tata kelola perdamaian global ke jalur formal PBB, termasuk mendesak kehadiran nyata PBB di wilayah konflik seperti Gaza.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri telah mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai BoP saat ini ditunda. Keputusan ini diambil seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang menuntut fokus diplomasi lebih intensif. Indonesia tetap berkomitmen menjalin komunikasi dengan negara mitra untuk memastikan stabilitas regional tetap terjaga.
Fauzan juga mengingatkan agar publik tidak mencampuradukkan tragedi kemanusiaan ini dengan dinamika politik domestik. Menurutnya, narasi yang berkembang di media sosial yang mengaitkan gugurnya prajurit dengan kepentingan politik jangka pendek berpotensi mengaburkan substansi masalah.
“Isu kemanusiaan, terutama menyangkut keselamatan pasukan perdamaian, harus ditempatkan dalam kerangka empati dan solidaritas global,” tambahnya.
Sebagai salah satu negara kontributor pasukan perdamaian terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar strategis untuk mendorong reformasi PBB. Tragedi di Lebanon menjadi alarm bagi komunitas internasional bahwa sistem perlindungan bagi warga sipil dan personel perdamaian harus segera diperbaiki demi menghadirkan perdamaian dunia yang lebih efektif dan adil.
