JAKARTA – Insiden serangan terhadap pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang melibatkan prajurit TNI memicu gelombang solidaritas internasional. Di tengah situasi tersebut, muncul analisis yang menyebutkan adanya indikasi agenda geopolitik besar yang menyasar legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dunia internasional menunjukkan empati mendalam terhadap Indonesia. PBB, melalui Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan, telah menyampaikan belasungkawa sekaligus menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi target serangan. Kecaman keras juga datang dari Uni Eropa dan sejumlah negara, termasuk Prancis, yang menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
"Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran serius dan harus diusut tuntas," bunyi pernyataan resmi komunitas internasional.
Pengamat geopolitik, Fauzan Luthsa, menilai narasi yang berkembang di publik perlu dilihat dalam konteks global yang lebih luas. Menurutnya, terdapat indikasi taktik untuk melemahkan peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Fauzan menyoroti bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat dan Israel kerap melontarkan kritik tajam terhadap PBB, yang dinilai berpotensi menggerus legitimasi lembaga tersebut.
"Ada indikasi taktik untuk melemahkan peran PBB. Serangan terhadap pasukan perdamaian tidak bisa dilihat sebagai insiden biasa. Narasi yang menyerang dan mengkerdilkan peran PBB sudah terlihat, dan ini berbahaya karena bisa melemahkan sistem keamanan global," ujar Fauzan.
Fauzan, yang bulan lalu menghadiri konferensi internasional di Belarusia, juga menyinggung dinamika diplomasi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa langkah Indonesia menunda agenda tertentu, seperti BOP pada bulan lalu, harus dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi yang hati-hati, bukan sebuah kelemahan.
Lebih lanjut, ia menduga adanya agenda yang lebih besar untuk melumpuhkan mekanisme global dalam menjaga perdamaian. "Ada dugaan agenda untuk melemahkan pasukan perdamaian dunia. Jika PBB dilemahkan, maka mekanisme global untuk menjaga perdamaian juga ikut terancam," tambahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil sikap tegas. Melalui forum Dewan Keamanan PBB, Indonesia mendesak pelaksanaan sidang darurat serta mendorong investigasi menyeluruh dan transparan atas insiden tersebut. Indonesia menuntut pertanggungjawaban penuh atas serangan yang terjadi.
Sikap tegas pemerintah ini juga mendapat dukungan dari dalam negeri. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendorong adanya evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia di Lebanon. Langkah strategis, termasuk opsi penarikan pasukan, akan dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan situasi keamanan global.
