PAMIJAHAN – Aktivis sosial Kabupaten Bogor, Ali Taufan Vinaya (ATV), menyoroti pelaksanaan Program Desa Tanggap Bencana (Destana) di Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, yang dinilai tertutup dan tidak transparan. Menurutnya, kegiatan peningkatan kapasitas relawan yang dilakukan pemerintah desa seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
ATV mengungkapkan, kegiatan yang menggunakan anggaran sekitar Rp45 juta tersebut hanya diikuti oleh segelintir orang yang telah memegang jabatan di lingkungan pemerintahan desa. Bahkan, kata dia, ada peserta yang merangkap hingga tiga jabatan. “Hal ini jelas tidak mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Semestinya penjabat (Pj) desa membuka proses perekrutan secara terbuka agar masyarakat lain juga punya kesempatan berpartisipasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. “Bagaimana desa bisa maju bila akses informasi ditutup dan hanya dikelola oleh kelompok tertentu? Saya sangat menyesalkan sikap Pj Desa Gunung Picung yang tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat,” tegasnya.
ATV juga berencana mengirimkan surat resmi kepada Bupati Bogor, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD), serta Camat Pamijahan. Surat tersebut berisi permohonan agar segera dilakukan pergantian penjabat desa dan pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu (PAW) di Desa Gunung Picung. “Pergantian Pj ini penting karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kepala desa definitif ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ATV menyinggung hasil Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa yang membahas kawasan desa di wilayah taman nasional. Ia menilai, Desa Gunung Picung sebagai salah satu dari tujuh desa di Kecamatan Pamijahan yang berada di kawasan hutan taman nasional, seharusnya menjadi contoh dalam hal transparansi dan tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
“Keberadaan desa di kawasan taman nasional memiliki tantangan tersendiri. Justru karena itu, keterbukaan dan pelibatan masyarakat menjadi sangat penting agar kebijakan pembangunan tidak menimbulkan kesenjangan atau konflik sosial,” kata ATV.
Ia berharap pemerintah desa dapat memperbaiki pola komunikasi dan mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan. “Desa tanggap bencana seharusnya bukan hanya soal pelatihan dan kegiatan formalitas, tapi bagaimana membangun kesadaran dan partisipasi warga agar siap menghadapi risiko bencana secara bersama-sama,” pungkasnya.*
