BOGORBARAT - Transisi kepemimpinan di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali bergulir, menandai babak baru dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di salah satu kota penyangga Ibu Kota yang paling strategis. AKBP Rio Wahyu Anggoro, seorang perwira menengah yang dikenal memiliki rekam jejak mumpuni di bidang reserse dan operasional, resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Bogor Kota. Serah terima jabatan (Sertijab) ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan sebuah penugasan strategis mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi Kota Bogor, mulai dari masalah urbanisasi, dinamika politik lokal, hingga pengelolaan arus lalu lintas yang berdampak nasional.
AKBP Rio Wahyu Anggoro menggantikan posisi Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat, sementara Kombes Pol Eko Prasetyo yang disebutkan dalam konteks awal rotasi, dipromosikan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, menunjukkan adanya penyegaran signifikan dalam struktur komando kepolisian di Jawa Barat.
Pergantian tampuk kepemimpinan ini menempatkan AKBP Rio di garis depan dalam memastikan Kota Hujan tetap kondusif, sekaligus meneruskan program-program Kamtibmas yang telah dicanangkan oleh pendahulunya, sembari membawa inovasi untuk menghadapi ancaman keamanan kontemporer, termasuk kejahatan siber dan konflik sosial yang dipicu oleh isu sensitif.
Upacara Sertijab yang berlangsung khidmat di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dipimpin langsung oleh Kapolda Jabar, menegaskan pentingnya peran Kapolresta Bogor Kota dalam peta keamanan regional. Dalam amanatnya, Kapolda Jabar menekankan bahwa rotasi jabatan adalah mekanisme organisasi yang esensial untuk penyegaran dan kaderisasi, serta memastikan setiap tantangan di wilayah dapat direspons dengan energi dan perspektif baru.
AKBP Rio Wahyu Anggoro, sebelum ditugaskan ke Bogor, menjabat di posisi strategis lainnya yang banyak bersinggungan dengan manajemen operasional dan penegakan hukum di wilayah perkotaan padat. Latar belakangnya yang kuat dalam penanganan kasus-kasus kriminalitas menjadi modal utama yang sangat dibutuhkan di Kota Bogor, sebuah kota yang meskipun dikenal sebagai kota pelajar dan wisata, juga menghadapi peningkatan angka kejahatan jalanan dan permasalahan narkotika akibat tingginya mobilitas penduduk. Penunjukan ini dipandang sebagai langkah tepat oleh Mabes Polri untuk memperkuat komitmen penegakan hukum yang tegas namun humanis di wilayah yang menjadi etalase bagi keamanan nasional, mengingat keberadaan Istana Bogor sebagai salah satu pusat kegiatan kenegaraan.
Profil AKBP Rio Wahyu Anggoro menunjukkan bahwa ia adalah perwira yang dipersiapkan untuk memimpin wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Pengalamannya yang luas mencakup berbagai spektrum tugas kepolisian, mulai dari fungsi reserse kriminal umum hingga intelijen, memberikan bekal komprehensif dalam menyusun strategi pencegahan (pre-emptive) dan penindakan (repressive). Di bawah kepemimpinannya, masyarakat Bogor berharap adanya peningkatan signifikan dalam pelayanan publik kepolisian, khususnya terkait kecepatan respons terhadap laporan warga, transparansi proses hukum, dan penguatan program Polisi RW yang mendekatkan petugas dengan komunitas terkecil.
Tantangan terbesar yang langsung menanti AKBP Rio di Kota Bogor adalah menyeimbangkan fungsi pelayanan dan penegakan hukum di tengah kepadatan penduduk dan arus urbanisasi yang masif.
Kota Bogor tidak hanya melayani penduduknya sendiri, tetapi juga jutaan komuter yang bekerja di Jakarta dan wisatawan yang melewati jalur Puncak, menjadikan manajemen lalu lintas dan penanggulangan kemacetan sebagai prioritas utama yang harus segera diatasi dengan solusi berbasis teknologi dan kolaborasi antar-instansi.
Kepemimpinan Kombes Pol Eko Prasetyo yang digantikan oleh AKBP Rio, meninggalkan jejak capaian yang patut diapresiasi. Selama masa jabatannya, Kombes Eko fokus pada pembenahan internal dan peningkatan citra Polri di mata masyarakat Bogor. Program-program unggulannya sering kali menargetkan penurunan angka kriminalitas spesifik, seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan penertiban premanisme.
