JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat sinergi untuk memutus rantai tengkulak dan meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Langkah strategis ini difokuskan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan di Mabes Polri pada Jumat, 6 Februari 2026, ini turut diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia. Rakor dipimpin oleh Brigjen Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri, yang juga menjabat sebagai Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025," ujar Brigjen Langgeng. "Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan agar tahun 2026 menjadi lebih baik lagi."
Fasilitasi Permodalan KUR di Hulu
Di sektor hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI, yang mewakili Himbara, memaparkan bahwa BRI telah menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun pada tahun 2026 untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Implementasi program permodalan ini telah terlihat di wilayah hukum Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Menjamin Harga Jual dengan Serapan Bulog
