BOGOR BARAT - Langkah strategis menuju pemekaran Kabupaten Bogor Barat kembali diperkuat melalui konsolidasi Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) di 14 kecamatan. Agenda ini bukan sekadar pengukuhan kepengurusan, tetapi juga penegasan arah perjuangan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Jaro Ade, tokoh sentral dalam gerakan ini, menegaskan bahwa pemekaran bukan semata-mata soal pemisahan administratif, melainkan upaya konkret untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik. ???Wilayah Bogor Barat memiliki potensi besar, namun selama ini masih menghadapi tantangan dalam akses dan pemerataan pembangunan. Pemekaran adalah jalan untuk menjawab itu,??? ujarnya (17/12).
Menurutnya, dengan luas wilayah Kabupaten Bogor saat ini, pelayanan publik kerap terhambat oleh jarak dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antarwilayah menjadi prioritas utama dalam tahapan persiapan pemekaran. Proyek strategis seperti jalan lingkar Leuwiliang???Rancabungur dan pelebaran jalur Leuwiliang???Cianten dinilai krusial untuk membuka konektivitas dan memperkuat fondasi ekonomi lokal.
Tak hanya soal jalan, KPPKBB juga mulai merancang pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Hal ini diharapkan dapat mengangkat potensi sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata di kawasan Bogor Barat.
Pemerintah Kabupaten Bogor pun telah menunjukkan dukungan nyata, termasuk melalui komunikasi resmi dengan PTPN terkait penyediaan lahan calon ibu kota kabupaten baru. Respons positif dari pihak terkait menjadi sinyal kuat bahwa proses ini berjalan dalam koridor yang terencana dan inklusif.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, KPPKBB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat pemekaran sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan wilayah. ???Ini bukan sekadar pemisahan administratif, tapi langkah menuju pelayanan yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, dan kesejahteraan yang lebih nyata,??? tegas Jaro Ade.*
