JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia, namun pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap stabil.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai penyesuaian harga BBM nonsubsidi bersama para pemangku kepentingan telah memasuki tahap akhir. "Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian. Feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026) sebelum menaikan harga BBM non Subsidi.
Bahlil menjelaskan bahwa penyesuaian ini sejalan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Regulasi tersebut mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran BBM umum yang disalurkan melalui SPBU. Menurutnya, harga BBM nonsubsidi memang bersifat fleksibel mengikuti mekanisme pasar global.
Sebelumnya, Pertamina bersama badan usaha swasta seperti Shell, Vivo, dan BP telah menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026. Langkah ini dilakukan di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Meskipun terdapat penyesuaian pada jenis nonsubsidi, pemerintah menegaskan bahwa BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan harga. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada energi bersubsidi.
Menanggapi isu kelangkaan yang beredar di media sosial, pemerintah memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi tetap berada dalam pengawasan ketat. Kelangkaan dipastikan bukan dampak dari kenaikan harga BBM nonsubsidi. Pemerintah terus memperkuat sistem distribusi agar penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan mencukupi kebutuhan nasional.
Secara fiskal, penyesuaian harga BBM nonsubsidi memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga subsidi di tengah tekanan ekonomi global. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi dan stabilitas ekonomi nasional di sektor energi.
Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami konteks penyesuaian harga secara proporsional. Pemerintah berkomitmen bahwa dinamika pasar global tidak akan langsung membebani masyarakat luas, dengan tetap memprioritaskan ketersediaan energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.
