BOGOR – Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, dipadati ribuan warga dari wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang pada Senin (4/5/2026). Di bawah terik matahari, massa menuntut kepastian hidup menyusul penutupan aktivitas tambang yang telah berlangsung selama tujuh bulan terakhir.
Penutupan operasional tambang tersebut berdampak signifikan terhadap roda ekonomi masyarakat Bogor Barat. Ribuan sopir truk kehilangan penghasilan harian, buruh tambang menganggur, hingga pelaku UMKM di sekitar area tambang terpaksa gulung tikar. Sejumlah orang tua bahkan melaporkan kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka akibat hilangnya sumber mata pencaharian.
“Sudah tujuh bulan rakyat menunggu kepastian. Pemerintah harus hadir, bukan abai. Ini soal isi perut dan keberlangsungan hidup,” tegas Dani Murdani, perwakilan Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang (AMCRP).
Dalam aksi tersebut, AMCRP menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya kepastian hukum terkait audit tambang, percepatan pembangunan jalan khusus tambang, hingga transparansi penyaluran bantuan sosial. Selain masalah ekonomi, warga melaporkan meningkatnya angka kriminalitas dan munculnya aktivitas tambang liar di pinggiran hutan sebagai dampak dari tingginya angka pengangguran.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang hadir langsung menemui massa, menyatakan komitmennya untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rudy berharap aspirasi masyarakat dapat dipertimbangkan agar aktivitas tambang legal dapat kembali dibuka demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Namun, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), tetap pada pendiriannya untuk belum membuka kembali izin operasional tambang di wilayah tersebut. KDM menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga integritas dan keselamatan publik, terutama pengguna jalan di jalur Parungpanjang.
"Saya belum memenuhi permintaan pertemuan (dengan pengusaha tambang) karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal," tegas KDM di Bandung, Rabu (6/5/2026).
KDM juga menyoroti adanya dinamika di lapangan yang tidak hanya melibatkan pekerja kasar, tetapi juga kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan dari pungutan liar di jalanan. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat luas tetap menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
Terkait kompensasi bagi warga terdampak yang sempat tersendat, KDM menjelaskan adanya lonjakan data penerima yang signifikan. Awalnya, bantuan dialokasikan untuk 3.000 orang selama enam bulan. Namun, data usulan dari kepala desa membengkak menjadi 18.000 orang.
