BOGOR BARAT - Karang Taruna GUPi Peduli kembali menunjukkan komitmennya terhadap warga lanjut usia di Desa Gunung Picung melalui kegiatan berbagi ratusan paket sembako. Namun di balik keberhasilan aksi kemanusiaan tersebut, terselip dinamika antara pengurus Karang Taruna dan pihak pemerintah desa yang ikut menjadi sorotan.
Pada kegiatan yang digelar pekan ini, Karang Taruna membagikan sembako berisi beras 3 liter, 5 bungkus mi instan, dan 1 liter minyak goreng kepada 118 lansia. Jumlah ini meningkat dari target awal 50 penerima setelah dilakukan pendataan langsung di lapangan. Seluruh penerima adalah warga yang belum mendapatkan bantuan pemerintah.
Ali Taufan Vinaya, perwakilan Karang Taruna, mengatakan bahwa kegiatan berlangsung lancar dan diikuti antusiasme tinggi masyarakat. Ia menambahkan bahwa dukungan besar datang dari para donatur, termasuk anggota Karang Taruna yang bekerja di Pasar Induk.
“Beras, uang, dan tenaga semuanya dari kawan-kawan. Ini bentuk solidaritas kami untuk warga yang membutuhkan,” ujar Ali.
Namun, di tengah semangat sosial tersebut, muncul persoalan terkait komunikasi antara Karang Taruna Desa Gunung Picung dan Pj Kepala Desa. Ali menilai adanya surat edaran yang dikirim Pj Kades kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan sebagai bentuk miskomunikasi yang mengganggu jalannya kegiatan.
“Surat itu salah sasaran. Seharusnya dikirim ke Karang Taruna desa karena kegiatan ini murni inisiatif kami. Masa bakti kami memang selesai 10 Oktober 2025, tapi proses RPP atau rapat pleno pengurus seharusnya dilakukan di tingkat desa, bukan dikaitkan dengan kecamatan,” jelasnya.
Ali menambahkan bahwa rencana awal kegiatan ialah digelar di halaman kantor desa. Namun panitia mendapatkan penolakan dari pihak pemerintah desa, sehingga Karang Taruna memutuskan tetap menjalankan aksi sosial di lokasi lain.
Ia juga mengaku telah menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Bogor. “Saya WhatsApp kemarin, dan tadi pagi sekitar jam empat beliau sudah membalas. Informasinya akan ada tindak lanjut soal posisi Pj Kades. Saya berharap Pj segera angkat kaki dari Desa Gunung Picung,” ujar Ali.
Menurutnya, ketegangan ini berawal dari kurangnya ruang komunikasi antara pengurus Karang Taruna dan Pj Kepala Desa. Ia menilai pemerintah desa belum melibatkan semua unsur masyarakat dalam kegiatan ataupun pengelolaan program desa.
“Saya bukan mengkritik kegiatannya, tapi bagaimana desa mengelola prosesnya. Kegiatan dengan anggaran puluhan juta itu seharusnya transparan dan terbuka. Open rekrutmen harusnya dilakukan agar seluruh unsur masyarakat bisa ikut membangun desa,” katanya.
Meski demikian, Ali menegaskan bahwa Karang Taruna tetap akan mengedepankan semangat kebersamaan dan pelayanan kepada warga, terutama mereka yang membutuhkan. Baginya, aksi sosial ini bukan sekadar pembagian sembako, tetapi juga ruang untuk mengingatkan pentingnya kolaborasi antara anak muda desa dan pemerintah desa.
“Kami hanya ingin desa ini maju, dan semua unsur diajak untuk terlibat. Itu saja,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan pihak Pj Kepala Desa Gunung Picung belum berhasil dikonfirmasi atau dimintai keterangan awak media.*
